Berita Terkini

Bandar Lampung, kpu.go.id, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye memasuki sesi II menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Direktorat Tindak Pidana Siber AKBP Idam Warsiadi (Kanit II Subdit II Tipitsicum Mabes Polri), Jumat (8/12) di Swiss-Belhotel jalan Rasuna Said, Bandar Lampung

Titi Anggraini dalam pemaparan materi akan menyampaikan yang terkait dengan Isu Strategi Dalam Permasalahan Kampanye 2014,2015,2017 dan 2019.

Dalam pemaparannya Titi mengatakan bagaimana kondisi demokrasi Indonesia kalau kita lihat dari kondisi regional kawasan asia tenggara, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke 3 (tiga) di dunia dengan populasi 250 juta lebih dengan jumlah pemilih melampaui angka 190 juta.

Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan pemilu serentak dalam satu hari, pemilu terbesar di dunia, selain itu pemilu Indonesia adalah pemilu yang paling komplek, paling rumit dalam penyelenggaraan pemilu di dunia, ujar Titi.

Dilihat dari ukuran wilayah, geografi kapasitas penyelenggaranya dari sisi jumlah dan juga kerumitan bagaimana juga teknis pemilu diselenggarakan. Dari gambaran itu saja kemudian kedepan kita mempunyai tantangan yang sangat besar yaitu pemilu serentak dan pilkada serentak, pileg, pilpres serentak dengan sistem proporsional daftar terbuka dimana dibandingkan dengan beberapa negara lain yang menerapkan pemilu serentak tapi sistemnya adalah proporsional tertutup.

Itulah situasi khas Indonesia yang nanti juga akan berpengaruh kepada kampanyenya, dimana sudah pemilunya rumit sistemnya juga berkontribusi bagi penyelenggaraan kampanye yang nanti akan menambah kompleksitas pelaksanaan dilapangan. Belum lagi kita menjalankan sistem presidensil multi partai, ini saja sebenarnya dalam pandangan ahli tidak kontetibel, itulah unik Indonesia presidensil dan multi partai.

Termasuk juga yang terakhir adalah 3 (tiga) cabang penyelenggara pemilu, ini satu-satunya juga di dunia yang punya 3 (tiga) cabang penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, negara lain punya bawaslu saja.

Sementara itu AKBP Idam Warsiadi dalam pemaparan materi yang terait dengan Peran Polri Dalam Menangani Kejahatan Siber dan Disinformasi Media Sosial.    

Idam menyampaikan seiring perkembangan teknologi dan informasi, maka berkembang pula media sosial online di masyarakat terutama social media seperti Facebook, Twitter, Google, Instragram, Path, Twoo. Dan apa akibatnya terhadap dengan menjamurnya media sosial yang berkembang sekarang ini.

Terdapat 2 (dua) dampak dalam pemakaian media sosial, yaitu dampak positif dan negetaif. Ada data internal yang diterima dari masyrakat, dari berbagai bentuk mulai datang ke polri, melalui kirim email selama Januari sampai dengan Desember 2017 ada 1.561 laporan terkait dengan kejadian siber crime.

Dalam Most Reported Case Siber Crime dari Januari-September 2017 yang dilaporkan masyarakat ada 149 kasus, kemudian yang terkait kasus sara, penghinaan, dan pencemaran nama baik ada 594 kasus.

Polri dalam mananggulangi kasus-kasus ini dengan cara melakukan Preemtif, yaitu melakukan pendekatan kepada kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, kedua Preventif yaitu mengawal, memonitor, dan mendeteksi setiap kegiatan atau isu yang berpotensi memicu pertikaian, dan yang ketiga Penegakan Hukum yaitu menindak pelanggaran berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Selain itu langkah yang dilakukan dengan upaya Preemtif melalui sinergi antar lembaga, yaitu membuat kebijakan dan peraturan lebih terperinci, Preemtif, Preventif, Penegakan Hukum, Kontrol dan filter konten, Laporkan penyalagunaan dan Menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggungjawab. (dosen/teks/KPU FOTO/dosen Hupmas)